Berita PPID

Foto kegiatan.

Pembaruan regulasi terbaru Kementerian PMK.

KEMENKO PMK — Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, menerima kunjungan dari mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (17/7/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran lapangan yang bertujuan untuk memahami praktik kehumasan di instansi pemerintahan secara langsung.

Dalam sambutannya, Budi menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa untuk belajar langsung ke instansi pemerintah. Ia menilai kegiatan semacam ini sangat bermanfaat, baik bagi mahasiswa sebagai calon praktisi komunikasi, maupun bagi pemerintah sebagai pelaksana komunikasi publik.

“Kami senang sekali bisa menerima teman-teman mahasiswa di Kemenko PMK. Ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan bagaimana kehumasan bekerja dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujar Budi.

Pada kesempatan tersebut, Budi memaparkan secara komprehensif tentang tugas dan fungsi Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator yang bertanggung jawab dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam perannya tersebut, komunikasi menjadi instrumen penting untuk memastikan informasi kebijakan dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat.

“Kemenko PMK tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun narasi, memperkuat pesan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Strategi komunikasi kami harus responsif terhadap dinamika sosial dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa Biro Komunikasi dan Persidangan secara aktif mengelola berbagai kanal komunikasi seperti media sosial, situs web, siaran pers, dan forum komunikasi publik. Selain itu, pihaknya juga menjalin kemitraan dengan media massa dan komunitas strategis guna memperluas jangkauan informasi.

Ia menambahkan bahwa tantangan komunikasi publik saat ini tidak hanya pada penyebaran informasi, tetapi juga pada kemampuan menyaring dan menanggapi arus informasi yang cepat di era digital. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi harus semakin kreatif, kolaboratif, dan berbasis data.

Dalam sesi diskusi, mahasiswa antusias mengajukan berbagai pertanyaan mulai dari strategi membangun citra lembaga, penanganan isu-isu sensitif, hingga dinamika koordinasi komunikasi antar-kementerian. Momen ini pun menjadi sarana pembelajaran interaktif yang membuka wawasan para mahasiswa terhadap dunia kerja komunikasi di sektor publik.

KEMENKO PMK — Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Barang dan Jasa di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, pada Selasa (12/8/2025). Kegiatan ini diikuti oleh pengelola layanan informasi publik dan pejabat terkait dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.

Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu menjadi salah satu tolok ukur penting kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah komitmen yang harus terus dijaga demi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Pengelolaan informasi barang dan jasa yang baik akan memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan mudah diakses publik. Ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” ujar Budi.

Ia menambahkan, pelaksanaan Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi publik, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. Dengan keterampilan yang mumpuni, setiap unit kerja diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Agenda tersebut menghadirkan Komisioner Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro sebagai narasumber. Dalam paparannya, Handoko menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang wajib dijalankan secara konsisten oleh seluruh badan publik.

Handoko menjelaskan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa termasuk kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Karena itu, dibutuhkan tata kelola yang rapi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga penyampaian informasi kepada publik.

“Pengelolaan informasi yang baik tidak hanya memerlukan aturan, tetapi juga komitmen, koordinasi lintas unit, dan SDM yang kompeten. Ketika semua unsur berjalan sinergis, keterbukaan akan menjadi budaya kerja,” ujar Handoko.

Selain memaparkan kerangka regulasi, Handoko juga membagikan praktik-praktik baik yang telah diterapkan di berbagai instansi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyampaian data. Menurutnya, kombinasi antara SDM yang andal, sistem yang solid, dan dukungan teknologi akan memperkuat transparansi serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat dan staf pengelola informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.

KEMENKO PMK – Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima kunjungan dari Tim Humas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada Jumat (07/02/25) di Ruang PPID Kemenko PMK.

Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Humas dan Media Kemenkopolhukam, Gan Gan Muhammad Rizal, yang menyampaikan tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk melakukan benchmarking terhadap sistem kerja Humas Kemenko PMK dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan tersebut, Tim PPID Kemenko PMK memberikan penjelasan mengenai mekanisme kerja humas dalam menjalankan pelayanan keterbukaan informasi publik, termasuk dalam aspek penilaian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PEKPPP), sistem PPID, serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar kementerian dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta pelayanan komunikasi kepada masyarakat secara lebih efektif dan transparan.

KEMENKO PMK – STAR: Sinergi, Transparan, Akomodatif, Responsif, menjadi strategi unggulan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenko PMK dalam pelayanan informasi publik. Melalui strategi ini, PPID Kemenko PMK berhasil meraih predikat informatif pada Evaluasi dan Monitoring (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2024.

Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dalam Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Movenpick Hotel, Jakarta, pada Selasa (18/12/2024). PPID Kemenko PMK berhasil masuk dalam 20 besar K/L yang menerima penghargaan predikat Informatif dengan nilai 95.93.

“Tahun ini, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi kepada 363 Badan Publik yang terbagi dalam tujuh kategori: Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara Non-Struktural, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, dan Partai Politik,” ujar Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Nunik Purwanti, dalam laporan kegiatannya.

“Dari 363 badan publik tersebut, sebanyak 162 badan publik atau 44,63% berhasil mendapatkan predikat informatif. Penganugerahan ini merupakan upaya untuk terus memajukan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari prinsip good governance dan clean government,” tutur Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoegiantoro, dalam pembukaannya.

Sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kemenko PMK terus berinovasi dengan digitalisasi pelayanan informasi publik. Komitmen ini diwujudkan melalui transparansi dan pelayanan prima yang mengedepankan strategi STAR: Sinergi dalam peningkatan informasi melalui kemitraan dengan berbagai stakeholders dalam kegiatan Deputy Meet The Press, Transparan melalui peningkatan keragaman jenis informasi salah satunya melalui penyediaan informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Akomodatif dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keterbukaan informasi publik bagi kelompok rentan, dan Responsif memberikan layanan informasi melalui berbagai kanal ditandai dengan peluncuran aplikasi mobile PPID.

Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, pimpinan badan publik, dan para komisioner Komisi Informasi Pusat beserta jajarannya.

KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyampaikan pemerintah terus melakukan upaya penajaman pensasaran dan konvergensi  program dalam meningkatkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pasca BPS rilis angka 0,83 persen pada Maret 2024 lalu.

“Target pensasaran penting, kita minta daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi secara berkesinambungan, karena dengan ketepatan sasaran akan semakin lebih baik pelaksanaan berbagai program,” ujar Nunung dalam agenda “Sosialisasi Capaian Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (26/8/2024).

Nunung menjelaskan, terdapat tiga strategi pemerintah dalam mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Sejak Inpres 4 Tahun 2022 ditetapkan, Pemerintah telah menggelontorkan berbagai program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan Sosial, subsidi energi dan subsidi iuran jaminan kesehatan. Untuk meningkatkan pendapatan, berbagai program pelatihan, pendampingan dan bantuan modal juga telah digulirkan termasuk optimalisasi Dana Desa. Untuk menangani kantong kemiskinan, Kementerian PUPR juga memberikan Bantuan pembangunan rumah layak huni, air bersih dan Sanitasi.

Berbagai program tersebut memberikan dampak turunnya angka miskin ekstrem Yang semakin mendekati Nol persen.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan seluruh provinsi yang dilakukan sebelumnya, Nunung mengatakan, banyak daerah yang telah optimal melaksanakan program pengurangan beban pengeluaran, dan kini beralih fokus pada upaya peningkatan pendapatan. Menurut Nunung, upaya tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Banyak daerah yang telah meningkatkan strategi kedua yaitu peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan ekstrem karena akan meningkatkan taraf hidup setiap individu,” jelas Nunung.

Nunung menambahkan, perlu mekanisme kebijakan yang tepat untuk menangani kemiskinan ekstrem di daerah-daerah tertentu. Pemerintah daerah harus mampu melakukan terobosan dengan melakukan intervensi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

“Perlu ada perbaikan mekanisme khusus, misalnya kondisi masyarakat Papua harus berbeda dengan pendekatan di daerah lain. Salah satunya melalui pendekatan komunitas, dan itu sudah kita lakukan dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Nunung.

Dalam kegiatan tersebut dibahas juga perlunya memberikan perhatian Yang lebih kepada Lansia dan penyandang disabilitas. Arif Budimanta, Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi Yang juga Ketua Satgas Konvergensi Program menekankan perlunya Pemerintah memuliakan dan membahagiakan para Lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk kehadiran negara.

Sementara itu, Ateng Hartono, Deputi Statistik Sosial BPS, menyampaikan perlunya penciptaan lapangan kerja bagi para Keluarga miskin Ekstrem di desil 1, terutama di sektor pertanian karena sebagian pekerjaannya sebagai petani, dan penyediaan Sanitasi dan air bersih dimana fasilitas tersebut sangat kurang.

Hadir sebagai narasumber memaparkan program dan capaian penanganan kemiskinan ekstrem, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, dan Wartawan Senior Kompat Suhartono sebagai penanggap. Sejumlah perwakilan turut hadir dari Sekretariat Kabinet, Penanaman Modal Madani, TNP2K, Komisi Informasi Pusat, serta Bakohumas Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk memajukan sektor olahraga nasional.

Deputi Warsito menyampaikan, wujud komitmen pemerintah dalam memajukan olahraga nasional yaitu dengan telah terbentuknya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). 

"Inilah arah bagaimana pemerintah berkomitmen memajukan olahraga nasional dengan 4 pilar utama, yaitu olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan olahraga industri," ujarnya dalam kegiatan Deputy Meet The Press, Media Center Kantor Kemenko PMK, pada Senin (12/8/2024).

Warsito menyampaikan, 4 pilar yang telah termaktub dalam DBON tersebut menjadi acuan penting dalam strategi pemajuan olahraga, dan menuju masyarakat Indonesia yang bugar. Selain itu, juga diharapkan menjadi acuan membentuk atlet berprestasi
untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, Deputi Warsito menyampaikan, untuk memajukan olahraga maka pemerintah mendukung mulai dari hulu ke hilir. Dari hulu, pemerintah memulai persiapkan dalam pembinaan olahraga prestasi sejak dini. Bibit-bibit atlet muda sejak sekolah ketika memiliki potensi besar, maka akan dilirik oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Ristek untuk kemudian difokuskan dalam pembinaan prestasi. 

"Ini benar-benar mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketika talenta keolahragaan muncul. Nanti kita koordinasikan dengan Puspresnas di Kemdikbudristek untuk menggali potensi talenta muda yang nanti ini linear dalam kancah global," ungkapnya.

Lebih jauh, Warsito menyampaikan bila talenta muda sudah terlihat, maka akan terus dikawal dan dibina sampai hilirnya bisa meraih prestasi terbaik sampai bisa berkancah di tingkat nasional hingga global. Dia menerangkan, melalui Puspresnas, Kemendikbudristek akan mengawal sekolah atau kampus benar-benar fokus melakukan pembinaan untuk memetakan talenta muda. 

"Juga akan diberikan afirmasi beasiswa baik siswa menengah atau perguruan tinggi untuk memberikan kelonggaran afirmasi sehingga mereka bisa terus melanjutkan studinya. Dan mendorong adanya perguruan tinggi khusus atlet sehingga tidak tertinggal dari pendidikan," jelasnya.

Selain itu juga, Warsito menerangkan, nantinya melalui DBON juga implementasinya akan diturunkan ke daerah melalui Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) hingga tingkat kabupaten kota. Sehingga pengawalan talenta muda akan terus dikawal penuh dari pemerintah pusat hingga daerah.

Deputi Warsito juga mengomentari capaian Tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, prestasi yang diraih Indonesia sudah sangat baik yaitu peringkat 39 dengan total 2 medali emas dan 1 perunggu. Menurutnya, capaian ini hanya berbeda tipis dari target rencana nasional yang menargetkan Indonesia menempati peringkat 30.

"Terkait dengan capaian saat ini kita tetap bersyukur dan sangat bangga atas capaian putra putri kita dalam Olimpiade. Kita nomor 2 di bawah Filipina untuk negara Asean. Dan ini suatu yang sangat penting. Tentu kita tidak terlena dan terus mendorong memotivasi atlet kita untuk meningkatkan prestasinya," ujar Deputi Warsito.

Hai #SahabatPMK!
Berikut adalah Standar Pelayanan Publik di Kemenko PMK. Penerapan standar pelayanan menjadi kewajiban bagi penyelenggara layanan
publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Yuk manfaatkan layanan publik untuk penuhi kebutuhan data dan informasi, GRATIS tanpa dipungut biaya apapun!

#KemenkoPMK
#StandarPelayanan

Hai #SahabatPMK!
Yuk, kita cek hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Januari - Juli Tahun 2024 dari 91 responden.

Semoga Kemenko PMK dapat meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk #SahabatPMK dengan menjunjung integritas dan transparansi. Terima kasih telah berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Semester 1!

#SurveiKepuasanMasyarakat
#KemenkoPMK

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menyampaikan perkembangan isu terkini mengenai pembangunan manusia dan kebudayaan dalam kegiatan Deputy Meet The Press di Ruang Media Center Kemenko PMK pada Senin (15/7/2024). Deputi yang akrab disapa Lisa itu memaparkan perkembangan isu pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya terkait anak, perempuan, dan pemuda. Ada tiga isu utama yang dibahas, yaitu: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bimbingan Perkawinan, dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2024.

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Deputi Lisa menjelaskan bahwa pada tahun 2023 jumlah korban TPPO yang ditangani mencapai 1.359 orang, dan pada tahun 2024 hingga 3 Juli tercatat 728 orang. Korban terbanyak pada tahun 2024 berasal dari NTB (171 orang), Jawa Timur (139 orang), dan Aceh (68 orang). Lisa menyampaikan bahwa permasalahan TPPO masih marak terjadi dengan berbagai modus. Banyak masyarakat tergiur bekerja di luar negeri karena iming-iming gaji tinggi, bahkan masyarakat berpendidikan pun menjadi korban TPPO. Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan, mulai dari sosialisasi hingga penanganan ekonomi untuk mencegah kasus berulang. "TPPO memerlukan upaya dari hulu ke hilir. Tidak bisa hanya mengandalkan penindakan tanpa menyelesaikan hulunya," jelas Lisa.

Bimbingan Perkawinan

Lisa juga menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan bertujuan mengembalikan fungsi keluarga dan meningkatkan kualitas keluarga. Bimbingan ini dilakukan sejak sebelum pernikahan untuk mempersiapkan pengantin siap nikah, mencakup pemeriksaan kesehatan calon pengantin, sosialisasi kesehatan reproduksi, dan pendidikan dasar-dasar mendidik anak serta membangun keluarga harmonis.
"Bimbingan perkawinan adalah pintu masuk menuju keluarga berkualitas, yang menjadi tiang bagi pembangunan negara yang lebih kuat," ujar Lisa.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2024

Puncak acara HAN 2024 akan dilaksanakan pada 23 Juli 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua, diselenggarakan oleh OASE KIM dan didukung penuh oleh Kementerian Investasi, Kemendagri, dan Provinsi Papua. 

Selain itu, Festival Kreasi Anak akan digelar oleh Kementerian PPPA pada 18 Juli 2024 di Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol dengan 1.000 peserta luring dan 10.000 peserta daring, mengangkat sub tema "Anak Cerdas, Berinternet Sehat". 

Kegiatan "Menko PMK Mendongeng" dalam Aksi Generasi Iklim akan dilaksanakan di Gedung Heritage, Kemenko PMK pada 3 Agustus 2024, berkolaborasi dengan Save The Children dan Saung Angklung Mang Udjo.

"Untuk Hari Anak Nasional, mohon bantuan teman-teman pers untuk menyebarluaskan rencana pelaksanaan kegiatan, baik di Ancol maupun di Papua," tutup Lisa.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Budiono Subambang menyampaikan, progres pengukuran invervensi serentak pencegahan stunting telah mencapai 95,15 persen selama bulan Juni 2024.

“Saat ini pengukuran telah dilakukan di seluruh wilayah pada lebih dari 300.000 Posyandu. Progres terakhir pengukuran tadi pagi, sudah mencapai 95,15 persen, artinya sudah ada 16,1 juta balita yang diukur dari 17 juta balita sasaran” ujar Budiono saat agenda Deputy Meet the Press di Ruang Media Center Kemenko PMK, pada Senin (1/7/2024).

Catatan lain yang didapat melalui pengukuran dan intervensi serentak per tanggal 1 Juli 2024, pukul 09.10 WIB, diantaranya terdapat 36,10 persen atau 5.839.101 balita yang mengalami masalah gizi, serta 3,6 persen atau 220.275 balita bermasalah yang telah dilakukan intervensi.

Budiono juga menyampaikan, terdapat 45,25 persen atau 136,203 Antropometri yang telah terstandar dengan 82,18 persen diantaranya atau 111.936 Antropometri telah terkalibrasi. Sementara itu, terdapat 517.592 kader Posyandu telah terverifikasi terampil dalam menggunakan alat Antropometri.

“Satu minggu ke depan ada waktu bagi daerah yang belum melakukan input data yang mendapat masalah gangguan server dan harus menunggu server dapat diakses kembali,” imbuh Budiono menjelaskan sejumlah data intervensi serentak yang masih belum masuk dalam rekapitulasi data.

Selain itu, Budiono turut menyampaikan upaya pengendalian tuberkulosis yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Budiono mengatakan, estimasi kasus baru TBC pada tahun 2024 mencapai 1.092.000 kasus dengan target RKP 2024 untuk menurunkan insiden menjadi 297/100.000 penduduk.

Sementara, capaian penanganan TB pada tahun 2023, terdapat 77 persen atau 821.200 penemuan kasus dari target 90 persen. Sedangkan kasus yang telah diobati telah mencapai 88 persen atau 722.863 kasus dari target 100 persen dengan pengobatan sukses mencapai 87 persen untuk TBC SO dan 80 persen untuk TBC RO.

“Pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang bahayanya TB, ketika masyarakat sudah mengetahui dan memahami bahayanya TB, dia akan sadar dan tidak perlu merasa malu menghadapi penyakit itu. Kepada masyarakat lain diharapkan juga dapat lebih peduli terhadap kesehatan dan peduli terhadap kerabat yang sedang mengalami TB,” kata Budiono.

Dalam kesempatan itu, Budiono juga menyinggung upaya pemerintah dalam penerapan Fitofarmaka untuk mendukung kebutuhan obat-obatan di Indonesia. Pemerintah telah menggulirkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dengan secara teknis didukung Kepmenko PMK No. 10 Tahun 2024.

“Pemerintah sudah berkomitmen memberikan ruang agar berbahan baku alami dapat menjadi bahan obat-obatan di masyarakat,” ujar Budiono.

Sebelumnya pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Formularium Fitofarmaka yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengadaan Fitofarmaka agar tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan serta sebagai acuan penggunan Fitofarmaka yang memuat lima jenis Fitofarmaka untuk antihipertensi, antidiabetes, gangguan lambung, imunomodulator, dan hypoalbuminemia.

KEMENKO PMK --  Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sorni Paskah Daeli memaparkan Progres Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 pada isu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Pengentasan Daerah Tertinggal.

Deputi Sorni menyampaikan, terdapat target-target dalam RPJMN yang harus dicapai oleh pemerintah mengingat tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir Pemerintahan Jokowi-Amin, sehingga perlu menyampaikan progres dan capaian target tersebut kepada masyarakat.. Hal ini disampaikannya pada kegiatan Deputy Meet The Press, di Ruang Media Center Kemenko PMK, pada Senin (24/06/24).

Isu strategis pertama yang dipaparkan adalah mengenai penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) Pascabencana di tiga lokasi bencana, meliputi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Selat Sunda. Bencana di tiga wilayah tersebut terjadi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan di tahun 2018. 

Dalam pelaksanaan rehab-rekonnya, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan Selat Sunda sudah rampung lebih cepat di tahun 2022, sedangkan untuk wilayah Sulawesi Tengah saat itu baru berjalan sekitar 40%. 

“Melihat progres rehab-rekon wilayah Sulawesi Tengah yang begitu lambat, Pak Menko PMK berinisiatif menghadap Presiden untuk mengambil alih kembali (Rehab Rekon Pascabencana Sulawesi Tengah) dan disetujui Presiden yang dituangkan dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2022. Sejak saat itu penanganan pasca gempa Sulawesi Tengah ini ada percepatan, dan hingga saat ini mencapai 96,3%,” ujar Sorni. 

Pending Issue Rehab Rekon Pasca Bencana di Sulawesi Tengah adalah masalah konsolidasi tanah dan pensertifikatan, menjadi motivasi bagi pemerintah untuk melakukan upaya percepatan pada enam bulan terakhir menuju berakhirnya penugasan Inpres 8 Tahun 2022 per 31 Desember 2024 mendatang. Itu artinya pembangunan akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah dengan anggaran yang terbatas. 

“Konsolidasi tanah tadi merupakan hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah, meskipun pihak provinsi maupun pusat (KemenATR/BPN) sudah melakukan penjaminan, tentu harus dibuktikan dengan implementasi di lapangan dan diupayakan menyelesaikan pensertifikatan sebelum 31 Desember,” ujar Deputi Sorni. 

Selanjutnya, Sorni Paskah Daeli menyampaikan juga isu strategis tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) yang berpedoman pada PP 78/2014, Perpres 105/2021 tentang STRANAS PPDT 2020-2024, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggl (RAN-PPDT) Tahun 2024. 

Berdasarkan Perpres 63/ 2020 telah ditetapkan 62 Daerah Tertinggal pada periode 2020 – 2024 ini. Berdasarkan nilai Indeks Daerah Tertinggal tahun 2023, terdapat 25 Daerah yang telah memenuhi nilai ambang batas lebih besar atau sama dengan 60 selama 2 sampai 3 tahun berturut-turut, sehingga layak mendapatkan predikat Daerah Tertinggal (DT) Potensi Entas. Beberapa daerah telah menunjukkan Indeks Daerah Tertinggal yang tinggi sebesar 73, yaitu Kabupaten Lombok Utara. 

“25 Daerah Tertinggal Entas itu adalah target minimal dari RPJMN, dan itu tercapai. Kita sedang upayakan di atas itu. Saat ini ada sekitar 3 atau 4 daerah yang Potensi Entas juga, namun resminya nanti akan ditetapkan di akhir periode RPJMN ini dan memasuki periode RPJMN 2025 – 2029,” ujar Sorni. 

Umumnya, DT memiliki produk unggulan yang dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah. Sebagai contoh beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Donggala dengan produk unggulan bawang, kelapa dalam, olahan ikan, kemudian Tojo Una-una dengan produk unggulan kopi, minyak kelapa, jagung, serta Sigi dengan produk unggulan bawang merah, bawang putih, manggis, dan lain sebagainya. 

DT Potensi Entas ini mendorong produk unggulannya tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan didaerahnya sendiri, tetapi juga dipasarkan ke daerah sekitarnya maupun di daerah yang jauh, dan ini sangat potensial menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Tentunya aspek infrastruktur jalan atau pelabuhan menjadi faktor penentu lainnya.

Pemerintah selalu membantu Daerah Tertinggal dengan memberikan stimulan Dana Insentif Fiskal (DIF) dengan tujuan mengisi kebutuhan-kebutuhan daerah yang belum terakomodir pada anggaran daerah. Namun Kemenko PMK melihat bahwa penggunaan DIF ini belum optimal, karena yang diusulkan oleh daerah, umumnya bukan pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi. Pada sisi ini, Kemenko PMK mengkoordinasikan agar yang diusulkan oleh daerah adalah kegiatan yang betul-betul bisa mendorong ekonomi masyarakat, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain. 

Deputi Sorni mengungkapkan bahwa Pemimpin Daerah juga memiliki peran penting dan strategis dalam memimpin daerah entas dari Daerah Tertinggal. “Proses pembangunan tidak bisa dilepaskan dari proses politik yang produknya adalah pemimpin di daerah. Umumnya proses politik di Daerah, masyarakat tidak lagi melihat kompetensi calon pemimpinnya, tetapi yang menjadi perhatian utama mereka adalah faktor kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat perlu, tetapi yang lebih penting adalah pemimpin yang memiliki kompeten dan mampu menjalankan visi membangun daerahnya. Disini letak peran penting masyarakat, sehingga kedepan memilih pemimpin yang punya kompetensi, agar daerah-daerah ini bisa segera mengejar ketertinggalannya dan entas sebagai DT," ungkapnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut adalah para para Pejabat Fungsional di lingkungan Kedeputian BIdang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nunik Purwanti, dan Perwakilan Bakohumas. (*)

Indonesia mengusulkan tiga praktik baik mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem dalam wadah kebijakan pada The Global Alliance Against Hunger and Poverty (GAAHP) yang akan dilangsungkan pada sesi Ministerial-Level Meeting of the Task Force di Forum G20 Brasil pada 24 Juli 2024 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan, terdapat tiga praktik baik yang akan diusulkan di forum aliansi global itu, diantaranya sistem konvergensi dan komplementaritas program-program penghapusan kemiskinan ekstrem, sistem penargetan menggunakan data P3KE, serta lesson learned Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan lain sebagainya.

“Masing-masing negara nanti akan mempromosikan program yang anti-poverty untuk bisa menjadi rujukan negara-negara yang lain. Usulan Indonesia dalam policy basket itu diantaranya PKH, bantuan CPP, optimalisasi P3KE, bantuan kerawanan pangan, hingga bantuan kewaspadaan pangan dan gizi,” ujar Nunung.

Usulan Indonesia tersebut bukan tanpa dasar, Nunung menjelaskan, capaian Indonesia dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem telah berada pada posisi yang tepat. Saat ini, papar Nunung, capaian Indonesia sebagai negara berkembang telah setara dengan negara-negara lain.

“Indonesia sudah on the track, karena untuk kemiskinan ekstrem Indonesia telah mendapatkan tren yang bagus, trennya menurun dari tahun ke tahun,” imbuh Nunung.

Nunung menyampaikan, melalui paparan capaian Indonesia di forum aliansi global dalam memberantas kemiskinan ekstrem diharapkan dapat menggaet negara-negara di dunia untuk datang dan belajar ke Indonesia.

Pembentukan the GAAHP diketahui merupakan inisiasi Presidensi Brasil sebagai kelanjutan dari Presidensi Indonesia dan India dengan tujuan mendukung dan mempercepat upaya untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan ekstrem seperti tertuang dalam tujuan pertama dan kedua Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan yang tertuang seperti dalam tujuan kesepuluh SDGs. 

Kemenko PMK selaku perwakilan yang telah ditunjuk untuk menjadi Ketua Working Group Hunger and Poverty dalam Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Brasil Tahun 2024 telah menghadiri The 3rd Meeting of Global Alliance against Hunger and Poverty Task Force di Teresina, Brazil pada 22-24 Mei 2024. Indonesia mendukung prakarsa pembentukan the GAAHP dan telah terlibat aktif dalam merumuskan aturan keanggotaan yang dituangkan dalam dokumen statement of commitment, tata organisasi Aliansi Global yang dituangkan dalam dokumen terms of reference and framework, dan kesepakatan payung yang dituangkan dalam dokumen Inception. 

KEMENKOPMK – Dalam rangka mewujudkan perbaikan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjelang pelaksanaan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024, Kemenko PMK memilih Yogyakarta dan Solo sebagai lokus “Studi Tiru Layanan dan Pengelolaan PPID”. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID memiliki fungsi yang krusial dalam menyampaikan data dan informasi kepada publik.

Kehadiran satuan kerja PPID yang kompeten menjadi salah satu pilar yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi serta meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Tim PPID Kemenko PMK melaksanakan Studi Tiru pada 29 Februari hingga 2 Maret 2024 ke Yogyakarta dan Solo.

Beberapa lokus yang dipilih yaitu BBPPKS Regional III Yogyakarta, PPID UGM Yogyakarta, Diskominfo D. I. Yogyakarta, dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso. Pada masing-masing Lokus, Tim PPID Kemenko PMK mendapatkan insights positif khususnya dalam aspek pelayanan informasi, digitalisasi, dan inovasi serta strategi.  Melalui agenda Studi Tiru Layanan dan Pengelolaan PPID yang telah dilaksanakan diharapkan dapat membawa manfaat perbaikan tata Kelola PPID di Kemenko PMK serta meningkatkan sinergi antar lembaga khususnya untuk peningkatan sejumlah aspek PPID di Kemenko PMK.

Setelah dilaksanakan Studi Tiru, Tim PPID Kemenko PMK termotivasi untuk membuat sistem informasi terintegrasi ditujukan sebagai sarana monitoring progres permohonan informasi secara realtime. Sebagai garda depan pelayanan informasi publik, PPID Kemenko PMK juga perlu untuk melakukan pembaharuan narahubung dan portal layanan informasi di berbagai lini layanan. Hal-hal yang didapatkan dari terselenggaranya Studi Tiru akan diadopsi dan diadaptasikan dengan urgensi instansi melalui improvisasi. Selain itu pentingnya memahami tiga komponen dalam Tim PPID: toolset, skillset, dan mindset.

KEMENKO PMK — Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan kunjungan studi tiru ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Kunjungan Tim PPID Kemenko PMK didampingi oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung dan Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Dyah Tri Kumolosari.

Kunjungan yang diterima langsung oleh Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Harsini bertujuan untuk melihat secara langsung inovasi keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Dalam kesempatan ini, Tim PPID Kemenko PMK bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat berdiskusi dengan pihak rumah sakit mengenai berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi masyarakat.

Harsini selaku Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Tim PPID Kemenko PMK. Harsini menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam keterbukaan informasi, seperti pelayanan informasi berbasis digital dan peningkatan kualitas layanan informasi bagi pasien dan keluarga.

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan, tim PPID Kemenko PMK juga berkesempatan mendengarkan paparan mengenai inovasi keterbukaan informasi publik yang disampaikan oleh Plt. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Kerjasama, Yulia Fitriani. Dalam paparannya, Yulia menjelaskan berbagai langkah dan teknologi yang telah diimplementasikan RSUD untuk memastikan informasi yang relevan dan penting dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Inovasi tersebut meliputi sistem informasi digital yang memudahkan pasien dan keluarganya untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat, serta berbagai kanal komunikasi yang aktif digunakan untuk menyampaikan informasi publik.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung turut mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Handoko berharap inovasi-inovasi yang telah diterapkan dapat menjadi contoh bagi institusi kesehatan lainnya dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Kemenko PMK dalam mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien, demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat.

KEMENKO PMK – “Pemerataan Pembangunan Wilayah merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena luasnya Indonesia dan kondisi penduduknya yang variatif. Dari tahun 2019 hingga saat ini, pemerataan pembangunan masuk sebagai isu strategis nasional yang menjadi perhatian bagi kita semua khususnya Pemerintah.”

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli saat berhadapan dengan rekan media dalam kegiatan Deputy Meet The Press dengan topik Pemerataan Pembangunan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana. Melalui kegiatan ini, Sorni menyampaikan upaya pemerintah dalam bidang pemerataan pembangunan dengan optimal sesuai dengan KSP revisi PP 78/2014 sebagai dasar regulasi program kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

Atas penghargaan kinerja sebelumnya di tahun 2023, di tahun 2024 ini, Dana Insentif Fiskal (DIF) dialokasikan untuk 41 Daerah Tertinggal dari 62 Daerah Tertinggal, sedangkan 21 daerah lainnya belum ditetapkan mendapatkan alokasi. Sorni menambahkan, 21 daerah tertinggal dimaksud tersebar di 2 kabupaten di wilayah NTT dan 19 kabupaten di wilayah Papua. Terkait hal ini, Kemenko PMK melalui Deputi PPWPB bersama Kemendes PDTT sedang melakukan diskusi secara intensif dengan Kemenkeu untuk merancang alokasi DIF tahun 2024 untuk 21 Kabupaten dimaksud.

Dalam mengimplementasikan program-program PPDT, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah, antara lain kurang fokusnya daerah tertinggal sesuai dengan enam kriteria indikator ketertinggalan yang tercantum dalam Permendes No. 11 tahun 2020, yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesbilitas, dan karakteristik daerah.

Beberapa hal yang menjadi kasus utama di daerah tertinggal yaitu akses pendidikan dan kesehatan yang cenderung rendah, angka kematian ibu yang cenderung tinggi, serta angka prevalensi stunting yang masih berada di atas 21%. Kasus tuberculosis, dan kusta yang juga di atas rata-rata. Pemerintah berharap intervensi program baik melalui anggaran rutin maupun dalam skema afirmasi seperti DIF sedianya diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar dari ketertinggalan daerah itu dalam hal penyediaan layanan dasar meliputi pendidikan dan kesehatan.

Pada kegiatan Deputy Meet The Press ini, rekan media diberikan kesempatan untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan Sorni. Salah satu dialog menarik membahas langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kasus kelaparan dan gizi buruk di daerah tertinggal. “Rencana jangka panjang dan hal yang paling penting yaitu dengan memperbaiki jalan atau akses. Dengan diperbaikinya akses antarwilayah, khususnya yang sulit dijangkau, akan mempermudah pelaksanaan  pembangunan dan penyaluran bantuan ketika terjadi kedaruratan. Langkah jangka pendek yang dilakukan adalah dengan menambah kapasitas akses transportasi, sehingga dapat menampung moda transportasi yang lebih besar, misalnya perpanjangan runway di Bandara Sinak untuk mempermudah masuknya logistik ke wilayah Agandugume, yang pada tahun 2023 mengalami bencana kelaparan,” ujar Sorni.

Pemerintah, bersinergi dengan BNPB dan Kodam Cendrawasih, juga sedang membangun gudang logistik di Sinak. Sorni menambahkan bahwa saat ini progres pembangunannya sudah 10%. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mengantisipasi bencana kekurangan pangan di Papua yang diperkirakan akan berulang di bulan Mei tahun 2024. Deputi Sorni mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan strategi antisipatif dengan mencari alternatif makanan dan merevitalisasi tumbuhan yang berpotensi menjadi bahan pangan. Selain itu terus melakukan terobosan-terobosan ilmiah agar produksi bahan pangan tidak terpengaruh dengan keadaan cuaca buruk.

Berkaitan dengan cuaca buruk, Deputi Sorni menjelaskan bahwa saat ini terdapat 10 provinsi dengan 22 kabupaten yang tengah dilanda kasus banjir dan tanah longsor, salah satu yang berulang terjadi di Demak, Jawa Tengah. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan inovasi rekayasa cuaca dan percepatan penyerapan pompa-pompa untuk meminimalisir meluapnya air ke daratan.

KEMENKO PMK — “Harapannya Mudik tahun 2024 tidak hanya fungsi religius namun juga dapat meningkatkan fungsi ekonomi dan sosial. Sesuai dengan taglinenya “Mudik ceria, penuh makna” semoga dapat menjadi mudik yang menyenangkan, damai, serta ceria.” Berikut ungkapan yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Prof. Warsito pada Senin, 1 April 2024 dalam kegiatan Deputy Meet The Press. Dalam pembukaan singkat yang disampaikan, Deputi Warsito menyampaikan bahwa pertemuan dengan press atau rekan media merupakan tanggung jawabnya terkhusus dalam  mengkoordinasikan pelaksanaan Mudik 2024.  
 
“Tahun ini temanya “Mudik Ceria, Penuh Makna” mudik penuh gembira untuk mempererat tali silaturahim,” ujar Deputi Warsito di depan rekan media. Saat ini koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan beberapa stakeholders terkait di antaranya POLRI, TNI, Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan peran penting media dalam memuat informasi valid terkait keadaan mudik dengan sumber-sumber informasi kementerian terkait. Tahun lalu jumlah pemudik tercatat sebanyak 123,8 juta orang, sedangkan pada Mudik 2024 diprediksi sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan pada libur Idul Fitri 2024.
 
Beberapa strategi dilakukan pemerintah untuk menyiasati pengguna kendaraan berlebih dengan menyiapkan mudik gratis. Sebanyak 40.000 kursi disiapkan oleh Kementerian Perhubungan dan sebanyak 80.000 kursi disiapkan oleh pihak BUMN. Beberapa pemudik dengan kendaraan bermotor disarankan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta atau kapal sebagai upaya menurunkan angka kecelakaan serta sebagai antisipasi cuaca buruk.
 
“Sebagai evaluasi pada tahun lalu tercatat sebanyak 762 korban jiwa ketika mudik lebaran, memang trendnya turun jika dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Prof. Warsito. Menanggapi hal tersebut organisasi pemerintah terkait memberikan laporan secara masif dari Posko Mudik yang tersebar di seluruh Rest Area. Selain itu disediakannya Posko Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk menyediakan layanan kesehatan. Pemudik dianjurkan melintasi jalur arteri atau alternatif yang diizinkan. Selain menambah fasilitas umum di Rest Area seperti toilet, ruang laktasi, dan layanan dasar lainnya, beberapa strategi lain juga dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi jumlah lonjakan pemudik di lebaran 1445 H. Di antaranya pemisahan 3 sumbu jalur tol berdasarkan tipe kendaraan, kecuali kendaraan yang memuat sembako dan logistik pemilu.  
 
Secara garis besar Deputi Warsito mengungkapkan rencana-rencana yang akan dilakukan pemerintah yaitu memberlakukan tiket online, optimalisasi 6 ruas tol fungsional, Mudik Gratis oleh Kementerian/Lembaga terkait dan BUMN, antisipasi lonjakan wisatawan, mitigasi potensi cuaca ekstrem dan bencana, serta pengadaan Posko Mudik di setiap Rest Area.
 
Selanjutnya pembahasan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H. Tahun ini tema yang diusung yaitu “Penyelenggaraan Haji Ramah Lansia”. “Tidak semua negara mengorganisir keberangkatan haji,” ujar Deputi Warsito. Dalam hal ini Indonesia menambahkan kuota sebayak 20.000 jamaah yang diprioritaskan untuk calon jamaah pendamping lansia/istri/suami/masuk dalam daftar antrian selama 5 tahun, serta calon jamaah yang telah dinyatakan sehat. Deputi Warsito juga menjelaskan tentang inovasi Satu Kartu Jamaah Haji Indonesia, “melalui QR Code dan Barcode nanti jamaah haji dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan di Arab Saudi, dapat diakses secara langsung riwayat kesehatan jamaah haji yang dirawat,” pungkasnya.
 
Pemerintah juga menginisiasi layanan Mecca Road (fast track) melalui Bandara Soekarno Hatta (Banten), Bandara Djuanda (Surabaya), dan Bandara Adi Soemarmo (Solo). Jamaah haji yang akan diberangkatkan terbagi dalam 554 kloter yang tersebar di 14 asrama haji serta 12 embarkasi.
 
Diskusi santai namun berisi antara deputi dengan rekan press juga membahas isu-isu terkini lainnya. Namun terfokus pada beberapa pertanyaan mengenai persiapan mudik di daerah-daerah ‘tengkorak’ atau rawan kecelakaan yang kerap ditanyakan oleh rekan media. “Bersinergi dengan Korlantas POLRI, standby pos-pos jaga kepolisian di daerah rawan tersebut ditujukan untuk menjaga pemudik. Selain itu juga disiapkan posko-posko di beberapa titik rawan bencana sebagai antisipasi longsor dan banjir,”penjelasan oleh Deputi Warsito. Pemerintah juga telah memetakan Rest Area dan menyiapkan running text yang memuat kapasitas Rest Area dilengkapi dengan ketersediaan Rest Area terdekat.
 
“Memang Mudik Lebaran 2023 dinobatkan Presiden Jokowi sebagai mudik terbaik sepanjang sejarah, yang kami lakukan saat ini adalah meneruskan strategi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan beberapa inovasi dan improvisasi atas evaluasi-evaluasi yang telah dilaksanakan,”ujar Deputi Warsito. (*)

KEMENKO PMK -- Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai skema telah dilakukan pemerintah, yaitu dengan adanya program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin yang mencakup sepanjang hayat (balita, anak usia sekolah, usia produktif dan lansia) termasuk didalamnya kelompok penyandang disabilitas. Untuk program perlindungan sosial, saat ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp493T.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial adalah dalam upaya menangani kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Nunung menjelaskan, pemerintah serius dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem yaitu dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menurut Deputi Nunung, berbagai upaya pemerintah dalam menangani Kemiskinan Ekstrem sudah berjalan baik. Terbukti tingkat Kemiskinan Ekstrem telah turun dari tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai 0 persen. Upaya tersebut di antaranya yaitu dengan adanya program pengurangan beban masyarakat melalui program perlindungan sosial. 

Untuk program bantuan sosial regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, bantuan permakanan dan ATENSI untuk lansia dan penyandang disabiltias. Selain itu, saat ini diberikan juga bantuan untuk ketahanan pangan keluarga melalui Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras.

"Berbagai program pemerintah untuk mengurangi Kemiskinan Ekstrem terbukti telah memberikan dampak positif. Hasil kajian kami menunjukan bahwa berbagai program perlindungan sosial tersebut pada dasarnya terbukti efektif untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga khususnya untuk masyarakat persentil bawah," ujar Deputi Nunung dalam kegiatan Deputy Meet Press yang dilaksanakan di Ruang Media Center Kemenko PMK, pada Senin (4/3/2024).

Selain program bantuan sosial, pemerintah juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk kelompok menengah, seperti adanya skema jaminan sosial kesehatan yang saat ini cakupan pesertanya terbesar di seluruh dunia dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didalamnya juga melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan pekerja rentan dapat perlindungan.

Selain itu, untuk jaring pengaman sosial, pemerintah juga memberikan subisidi listrik untuk rumah tangga dengan 450VA dan 900VA maupun LPG 3kg serta subsidi BBM yang saat ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, untuk sektor perumahan, pemerintah juga menyediakan insentif untuk PPN pembelian rumah harga dibawah Rp5M serta bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta bantuan untuk rumah sejahtera untuk masyarakat miskin sebesar Rp20 juta.

Juga, menurut Nunung, pemerintah daerah telah secara aktif berkontribusi dengan melakukan berbagai inovasi dalam mengentaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem di daerahnya, memanfaatkan APBD, kemitraan dengan sektor nonpemerintah dan juga regulasi untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Nunung juga menyampaikan, persoalan kesejahteraan sosial bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perlu dilihat dari segi sosiologis dan antropologis masyarakat. Untuk itu, saat ini Kemenko PMK juga sedang mengkaji besaran manfaat bantuan dengan melihat dari indeks kemahalan wilayah, variasi tingkat kemahalan antar wilayah berimplikasi pada nilai riil bantuan (purchasing power) yang berbeda antar wilayah. 

"Oleh karena itu, tingkat kemahalan kebutuhan pokok antar daerah perlu diakomodasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial, terutama pada program yang berbasis uang tunai," ungkapnya.

Deputi Nunung berharap, dengan adanya reformasi terhadap program-program yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, maka tidak akan ada kesenjangan sosial lagi di tiap daerah.

"Kami optimis dengan adanya berbagai program yang telah dilakukan dan semangat Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dan melibatkan lembaa non pemerintah, kita mampu mengurangi kesenjangan kesejahteraan sosial, menuntaskan kemiskinan ekstrem sampai mendekati 0 persen dan menggapai target angka kemiskinan yang telah ditetapkan tahun 2024," ujar Nunung. (*)

KEMENKO PMK -- Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Aries Dharmansyah Edi Saputra menyampaikan, Indonesia terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan supaya bisa sejajar dengan negara-negara maju. 

Aries menyampaikan, selain pembangunan ekonomi yang terus digencarkan permerintah, indikator kemajuan lain adalah pembangunan kebudayaan. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Deputy Meet The Press, di Ruang Media Center Kemenko PMK, pada Senin (6/5/2024).

"Membangun transformasi positif budaya masyarakat Indonesia, di mana kita pada tahun 2045 kita ingin sejajar dengan bangsa lain tentunya bukan hanya dari segi ekonomi masuk ke-5 besar dunia saja, tapi bangsa yang berbudaya, budaya yang asli bangsa Indonesia," ujarnya.

Deputi Aries menyampaikan, pembangunan budaya tidak bisa serta merta seperti membalikkan telapak tangan. Karena itu, untuk membangun kebudayaan perlu di mulai dari pembangunan karakter bangsa Indonesia melalui revolusi mental. 

Aries menyampaikan, terdapat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres tersebut mengamanahkan perbaikan dan pembangunan karakter bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai dasar, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Terdapat 5 program dalam Inpres No. 12 Tahun 2016, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Deputi Aries menjelaskan, perubahan budaya bukanlah perubahan instan yang dapat dirasakan segera. Untuk melakukan revolusi mental, perlu keinginan kuat dari pemimpin bangsa, kepala lembaga untuk menjalankan revolusi mental dan perubahan budaya. 

Selain itu, dia menerangkan, revolusi mental bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas semua unsur masyarakat termasuk peran awak media untuk mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik.

"Insya Allah kalau kita bisa melakukan bersama-sama, tentunya kita akan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan kita bersama pada 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan menjadi negara besar sejajar dengan negara lain," jelasnya. 

Kegiatan Deputy Meet The Peess turut dihadiri oleh Ketua Tim Humas Komisi Informasi Pusat, jajaran Asisten Deputi Bidang Kebudayaan, Asisten Bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, Asisten Deputi Bidang Prestasi Olahraga, dan Asisten Deputi Bidang Revolusi Mental. Kegiatan juga dilanjutkan dengan sesi diskusi wartawan yang menanyakan berbagai isu terkini mengenai pembangunan kebudayaan.