Inovasi PPID

Pada tahun 2022, Kemenko PMK melangkah maju dalam menghadapi tantangan kompleks pembangunan manusia dan kebudayaan dengan memperkenalkan sebuah inovasi yang sangat mendesak: Situation Room (Sitroom). Sitroom bukanlah sekadar proyek teknologi biasa; ini adalah respons langsung terhadap kebutuhan mendesak akan pemantauan dan analisis data yang cepat dan akurat dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Di tengah dinamika yang terus berubah, Sitroom menjadi pondasi yang kokoh untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pembangunan sosial yang komprehensif.

Kolaborasi antara Kemenko PMK dan PT Telkom dalam membangun Sitroom mencerminkan urgensi yang dirasakan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah hasil dari analisis data yang mendalam. Dalam konteks ini, Sitroom bukan hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga menjadi jantung yang memompa informasi bagi semua aspek kegiatan Kemenko PMK. Dengan adanya Sitroom, proses pengambilan keputusan menjadi lebih responsif, tepat waktu, dan akurat, menghadirkan manfaat yang tak terbantahkan bagi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas Kemenko PMK.

Peresmian Sitroom pada akhir tahun 2021 menandai tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Sitroom bukan hanya menjadi fasilitas teknologi, tetapi juga menjadi simbol dari semangat inovasi dan komitmen yang kuat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Manfaat Sitroom tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga merambah hingga ke tingkat daerah dan bahkan sampai ke masyarakat yang menjadi fokus utama dari pembangunan.

Dengan kehadiran Sitroom, Kemenko PMK memiliki alat yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Sitroom menjadi bukti nyata dari kesungguhan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat informasi strategis, Sitroom membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah hasil dari analisis data yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, terdapat instrumen regulasi pendukung salah satunya adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang telah diubah menjadi Kepmenko PMK Nomor 28 Tahun 2023. 
Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Satgas Data P3KE) terdiri dari beberapa Kementerian/Lembaga seperti Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) dapat diakses melalui https://p3ke.kemenkopmk.go.id/ oleh umum dan terbatas untuk beberapa fitur di dalamnya. Laman pemanfaatan dan pertukaran Data P3KE kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ini, diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 22 September 2022 lalu di Jakarta. 

Data P3KE menjadi pelengkap DTKS yang sudah ada sebelumnya sebagai dasar pemberian bantuan sosial oleh Kementerian Sosial, maupun program kementerian/lembaga lain, yang bertujuan khususnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Per Mei 2024, Data P3KE sudah diakses oleh 38 Pemerintah Provinsi dan 461 dari 547 Pemerintah Daerah (90,5%) dengan total klien sebanyak 6.081 instansi yang terbagi menjadi Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Non-Pemerintah, Universitas, dan Perorangan.

Di dalam situs tersebut, klien/instansi pemohon dapat melakukan permintaan data dan meminta jadwal konsultasi kepada Tim Satgas Data P3KE dalam upaya konvergensi dan kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

Deputy Meet The Press diselenggarakan rutin setiap dua minggu sekali dengan bahasan isu strategis yang berbeda. Peserta Deputy Meet The Press adalah Media Nasional baik itu online, cetak (koran dan majalah), dan elektronik (radio dan televisi), perwakilan Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP), serta perwakilan Sekretariat Badan Koordinas Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS).