Regulasi
Regulasi berkaitan dengan PPID adalah sebagai berikut:
No | Regulasi | Detail |
---|---|---|
1 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lihat Dokumen |
2 | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lihat Dokumen |
3 | Peraturan Presiden 35 Tahun 2020 Tentang Kemenko PMK | Lihat Dokumen |
4 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan | Lihat Dokumen |
5 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Lihat Dokumen |
6 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu | Lihat Dokumen |
7 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat | Lihat Dokumen |
8 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa | Lihat Dokumen |
9 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik | Lihat Dokumen |
10 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik |
Lihat Dokumen |
11 | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Lihat Dokumen |
12 | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Lihat Dokumen |
13 | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Lihat Dokumen |
14 | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Lihat Dokumen |
15 | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Lihat Dokumen |
16 | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Lihat Dokumen |
17 | Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Lihat Dokumen |
18 | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
Lihat Dokumen |
19 | Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024 | Lihat Dokumen |